Gunakan Data Pribadi Orang Lain, Kamu Didenda 70 Miliar!

RUU PDP atau Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi saat ini sudah ditandatangani oleh Preisden RI Joko Widodo untuk siap dibahas dengan DPR. Didalamnya, salah satu isi akan diberlakukan denda penyalahgunaan data.

Dalam isi RUU PDP yang tampaknya akan disahkan dalam waktu dekat ini akan membekuk para pelaku penyalahgunaan identitas atau data yang bukan haknya. Dimana pelaku tersebut akan diganjar dengan denda mencapai 70 Miliar Rupiah.

RUU PDP Sah

Regulasi terkait perlindungan data pribadi memang harus diberlakukan, karena pemilik akun atau data yang disalahgunakan kini kebingungan ketika data-data miliknya ternyata ada di tangan orang lain. Menurut penulis, ini sangat positif.

Dengan adanya regulasi yang menyangkut perlindungan data pribadi merupakan keniscayaan di era digital seperti sekarang. Dengan demikian, data pribadi milik seseorang bisa terjamin karena dilindungi oleh peraturan negara seperti ini.

Denda penyalahgunaan data yang dituangkan dalam RUU Perlindungan Data Pribadi tadi mungkin bisa saja diubah karena belum disahkan secara resmi oleh semua pihak berwenang. Kominfo sendiri sangat mendukung pengesahannya.

Menkominfo saat ini menuturkan kalau dengan adanya RUU PDP ini maka pemilik data sah akan mendapatkan hak kedaulatan data. Sebagai informasi, RUU PDP ini adalah inisiatif pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden berlaku saat ini.

Pasal-Pasal yang Ada di RUU PDP

Pasal 61

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan
Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau
dapat mengakibatkan kerugian Pemilik Data Pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan
Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar
rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan
Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
atau pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh
miliar rupiah).

Pasal 62

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memasang dan/atau
mengoperasikan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum
atau fasilitas pelayanan publik yang dapat mengancam atau melanggar
pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 63

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan alat
pemroses atau pengolah data visual yang dipasang di tempat umum dan/atau
fasilitas pelayanan publik yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 64

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja memalsukan Data Pribadi dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau yang
dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00
(enam puluh miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjual atau membeli Data Pribadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 65

Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan
Pasal 64 terhadap terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa
perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil
dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

Pasal 66

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai
dengan Pasal 64 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan
kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat,
dan/atau Korporasi.
(2) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda.
(3) Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 3 (tiga)
kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.
(4) Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh
atau hasil dari tindak pidana;
b. pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
c. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
Korporasi;
e. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan; dan
f. pembayaran ganti kerugian.

Pasal 67

(1) Jika pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, terpidana
diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut
(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(3) Jika terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) maka harta kekayaan
atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk
melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
(4) Jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak
memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar
diganti dengan pidana penjara paling lama sebagaimana diancamkan
untuk tindak pidana yang bersangkutan.
(5) Lamanya pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang
ditentukan oleh hakim, dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 68

(1) Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) dilakukan terhadap
terpidana Korporasi dan tidak cukup untuk melunasi pidana denda,
Korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau
seluruh kegiatan usaha Korporasi untuk jangka waktu paling lama 5
(lima) tahun.
(2) Lamanya pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditentukan oleh hakim,
dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 69

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga berlaku
dalam hal terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti
kerugian.

Itulah tadi informasi mengenai denda penyalahgunaan data yang tertuang di RUU PDP pemerintah dan akan segera dibahas dengan DPR. Mungkin kamu punya tanggapan khusus yang ingin disampaikan terkait RUU PDP sah? Tulis di bawah ya.

Sumber: Detik Inet