menu
Teknodaim.com
Teknodaim.com Berita 9 UTE yang Perlu Direvisi Menurut Pengamat

9 UTE yang Perlu Direvisi Menurut Pengamat

Uu Ite Yang Perlu Direvisi Pemerintah

Dalam rapat terbatas yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 15/2/2021, ia meminta para Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU ITE yang dinilai tidak adil. Menurut Jokowi, ada pasal-pasal dalam UU ITE atau Undang-undang No 11 Tahun 2008, bisa menjadi hulu dari persoalan hukum.

Jokowi mengungkapkan, ada pasal-pasal karet yang penafsirannya berbeda-beda dan bisa dengan mudah diinterpretasikan secara sepihak. Sejak adanya UU ITE banyak muncul pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Alasannya yang banyak keluar dari masyarakat adalah ada beberapa butir dari undang-undang tersebut dianggap dapat membatasi ruang gerak masyarakat dalam menyuarakan pendapat di dunia maya.

UU ITE Perlu Direvisi, Pasal Mana yang Dimaksud?

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), Damar Juniarto lewat kicauannya baru-baru ini mengatakan ada 9 pasal bermasalah dalam UU ITE.

Damar Juniarto
Damar Juniarto, Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) | jurnalislam.com

Salah satu masalah yang dimaksud terkait dengan pasal 27 ayat 3 tentang defamasi. Menurut ia, kalau pasal tersebut bisa digunakan untuk mengekang para masyarakat untuk berekspresi. Selain itu juga mengekang para warga, aktivis, dan jurnalis untuk mengkritik pihak polisi dan pemerintah.

Dimana pasal tersebut menjelaskan tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media massa. Beberapa pasal itulah yang biasa digunakan untuk menuntut pidana kepada para netizen yang sering mengeluarkan kritikan lewat dunia maya.

Bunyi dari pasal itu begini :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

  1. Tidak hanya pasal 27 ayat 3 saja, tapi terdapat delapan pasal lainnya yang dinilai bermasalah karena rumusan pasalnya tidak ketat. Alhasil menjadi pasal karet dan multitafsir.
  2. Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi yang tidak relevan. pasal ini bermasalah soal sensor informasi.
  3. Pasal 27 ayat 1 tentang asusila. Pasal ini bermasalah karena dapat digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online.
  4. pasal 27 ayat 3 tentang dafamasi, dianggap bisa digunakan untuk represi warga yang mengkritik pemerintah, polisi, atau lembaga negara.
  5. pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Pasal ini dapat merepresi agama minoritas serta represi pada warga terkait kritik pada pihak polisi dan pemerintah.
  6. Pasal 29 tentang ancaman kekerasan. Pasal ini bermasalah lantaran dapat dipakai untuk memidana orang yang ingin lapor ke polisi.
  7. Pasal 36 tentang kerugian. Pasal ini dapat digunakan untuk memperberat hukuman pidana defamasi.
  8. Pasal 40 ayat 2a tentang muatan yang dilarang. Pasal ini bermasalah karena dapat digunakan sebagai alasan internet shutdown untuk mencegah penyebarluasan dan penggunaan hoax.
  9. Pasal 40 ayat 2b tentang pemutusan akses. Pasal ini bermasalah karena dapat menjadi penegasan peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan.
  10. Pasal 45 ayat 3 tentang ancaman penjara dari tindakan defamasi. Pasal ini bermasalah karena dapat menahan tertuduh saat proses penyidikan.
JANGAN LEWATKAN •
Tahun Depan Kominfo Akan Bangun Layanan 4G di 12 Ribu Desa yang Tertinggal

Perlu kamu ketahui juga setelah UU ITE itu diresmikan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, khususnya pasal 27 ayat 3 sudah menjerat puluhan banyak orang. Tercatat sepanjang 2020 lalu, pemerhati internet, Safenet sudah mencatat ada 34 kasus yang sudah terjadi.

Sudah Pernah Direvi Sebelumnya

Pada Desember 2015 lalu, Presiden Joko Widodo sudah mengajukan revisi UU ITE kepada DPR. Revisi tersebut selesai dilaksanakan dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Menteri Komunikasi dan Informatika saat ini, Rudiantara yakin setelah adanya revisi tersebut tidak bakal ada lagi kriminalisasi terhapat kebebasan berpendapat.

JANGAN LEWATKAN •
4 Manfaat Belajar Berkebun Melalui Internet

UU ITE Perlu Direvisi Lagi?

Jokowi Minta Revisi Uu Ite
Jokowi Minta Revisi UU ITE | today.line.me

Presiden Jokowi pada Senin 15/2/2021 kembali mengadakan rapat terbatas dan mengingatkan bahwa semangat UU ITE adalah menjaga ruang digital Indonesia. Tujuannya supaya bersih, sehat, beretika dan bisa digunakan secara produktif.

Namun jika pelaksanaannya selama ini tidak memberikan keadilan bagi kalangan masyarakat, maka Jokowi meminta kepada DPR untuk melakukan revisi serta menghapus pasal-pasal karet dalam UU ITE.

Menurut Jokowi, pasal-pasal karet dalam UU ITE bisa menjadi persoalan hukum. Belakangan, Jokowi juga mengungkapkan kalau UU ITE itu banyak digunakan oleh masyarakat sebagai alat untuk membuat laporan ke pihak kepolisian.

Tetapi di dalam penerapannya, malah timbul proses hukum yang dianggap kurang memenuhi keadilan. Disamping itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga mengatakan kalau pemerintah kembali mendiskusikan dalam hal melakukan revisi UU ITE.

Add comment

Hidupkan Notifikasi    OK No thanks