Mungkin jika dilihat ada yang janggal dari proses hukum terhadap pemilik PS Store, Putra Siregar yang diduga menjual ponsel ilegal. Pasalnya sampai saat ini Putra Siregar tidak ditahan sama sekali sampai hari ini. Nah jika kamu bertanya-tanya bagaimana proses hukum pemilik PS Store ini? yuk simak berikut ulasannya.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementrian Keuangan katanya, mereka paham jika ada beberapa pihak menilai ada yang janggal dari proses hukum terhadap Putra Siregar (PS).
Tetapi panjangnya proses hukum tersebut, menurut Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Kehumasan Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta. Ricky M Hanafie mengatakan jika Bea Cukai mengedepankan asas praduga tak berasalah.
Perlu diketahui jika petugas Bea Cukai mulai mengusut terkait penyelundupan ponsel-ponsel ilegal oleh PS Store sudah sejak 2017. Tetapi kenapa Putra Siregar diciduk oleh Bea Cukai pada Juli 2020? Gimana prosesnya?
Begini Proses Hukum Putra Siregar Pemilik Toko Ponsel PS Store
Awal mulanya penelusuran Bea Cukai di toko PS Store di Jalan Raya Condet, Jakarta Timur. Ponsel yang diduga ilegal juga berhasil ditemukan di toko yang berada di Depok dan Tangerang.
Kanwil Bea Cukai Jakarta melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan berkas tersebut dinyatakan lengkap di tahun 2019.
Lalu pada Kamis 23/7/2020, dilakukan penyerahan tahap kedua (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada Kejari Jakarta Timur dan baru saja dilaksanakan setelah tiga tahun setelah kasus tersebut.
Barang bukti yang disita adalah 190 unit ponsel dari berbagai merek dan uang tunai penjualan sebanyak Rp 61,3 juta.
Ricky juga mengatakan, PS tidak memberikan dokumen kepabeanan dari ponsel-ponsel yang diimpor dan dijual. Dengan begitu, PS tidak bisa membuktikan jika ia sudah membayar bea cukai masuk dari ponsel-ponsel dagangannya kepada negara.
“Patut diduga, barang yang dimasukkan itu secara ilegal karena kewajiban kepabeanan belum dipenuhi” ungkap Ricky seperti yang Teknodaim kutip dari kompas.com.
Ini Alasan Putra Siregar Tidak Ditahan
Perbuatan PS juga diduga sudah memenuhi unsur pasal 103 Huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Tentang perubahan UU No 10/1995 tentang Kepabeanan, yaitu menimbun, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.
Menurut pasal 103 UU No 17/2006, ancaman hukuman bagi Putra Siregar adalah penjara selama 2-6 tahun dan/ atau denda Rp 100-Rp 5 miliar.
Tetapi kenapa Putra Siregar tidak ditahan, sekalipun ada potensi ia dihukum dan dipenjara lebih dari lima tahun?
Alasannya cukup simpel, karena PS dianggap kooperatif. Bahkan ia telah menyerahkan jaminan berupa uang tunai Rp 500 juta, rumah senilai Rp 1,15 miliar dan rekening bank senilai Rp 50 juta.
Harta tersangka tersebut sudah diserahkan kepada kejaksaan dan diperhitungkan sebagai jaminan pembayaran pidana denda terkait pemulihan keuangan negara.
Sumber: tekno.kompas.com
