Seperti penjelasan Kemenperin sebelumnya, tentang pemblokiran Hp black market jika nomor IMEI tidak terdaftar pada situs Kemeperin. Lantas bagaimanakah nasib para turis asing yang berkunjung ke Indonesia?
Nah, kemudian Kemenperin sedikit menerangkan tentang nasib handphone para turis asing diblokir atau tidak pada saat mereka berada atau berkunjung ke indonesia pada saat aturan IMEI tersebut berlaku.
“Misalnya ada turis asing yang membawa ponsel, kalau turis tersebut membawa kartu SIM negaranya sendiri, maka tidak masalah. Di dalam draft aturan IMEI begitu,” Cetusnya.
Tetapi jika warga negara asing (WNA) tersebut menggunakan kartu SIM lokal. Maka pemerintah akan melakukan proses identifikasi oleh Kominfo bersama operator seluler maupun Device, Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS).
Selama dia masih gunakan nomor asal negaranya, tidak akan diblokir. Namun, jika gunakan kartu SIM lokal itu akan masuk ke operator. Nantinya, operator punya kartu SIM yang sudah terdata dan akan diproses di mesin DIRBS, untuk memastikan telah terdaftar dan memiliki GSMA, Cetus dia.
Pemerintah kini tengah melakukan finalisasi untuk validasi database IMEI. Tujuannya dari penerapan aturan IMEI ini untuk menjaga para industri dan para konsumen yang ada di Indonesia.
Kementerian Perindustrian bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perdagangan terus melakukan finalisasi terkait aturan tersebut. Peraturan tersebu rencana akan diterapkan pada tanggal 17 Agustus 2019 mendatang.
Bagaimana menurutmu, apakah kamu setuju jika peraturan ini di terapkan di Indonesia? yuk berikan pendapatmu melalui kolom komentar di bawah ini.
